Eksploitasi Blok A dan Sumur Tua
Medco dan Pacific Oil Tunggu Aturan Khusus
IDI - Dua perusahaan migas, PT Medco E&P dan Pacific Oil & Gas, hingga kini belum melakukan kegiatan eksploitasi di Aceh Timur karena sedang menunggu keluarnya aturan khusus hasil pembahasan bersama antara pemerintah pusat dan pemerintah Aceh. Menurut DR Ibrahim Hasyim dari Komite Badan Pengatur Hilir (BPH) Migas, ada faktor hukum turunan UUPA di bidang Migas yang belum selesai dibahas. Pembahasan tersebut langsung berada di bawah kendali Mendagri (Menteri Dalam Negeri).
“Jika ini sudah selesai maka akan jelas aturannya. Sehingga eksploitasi Migas Aceh oleh perusahaan yang saat ini telah masuk tidak mengambang,” katanya kepada Serambi, Sabtu (16/1). Menurut Ibrahim, pusat dan Aceh telah menggelar beberapa kali pertemuan untuk membahas hal tersebut. Bahkan pemerintah Aceh dikabarkan telah mengusulkan nama BPMA (Badan Pelaksana Minyak Aceh) ke pusat.
“Hal itu bukan berarti Aceh akan atur sendiri. Lingkupnya dalam UUPA hanya mengatur hulu, tidak mengatur secara jelas tentang hilir. Saat ini masih menunggu aturan pelaksanaan peraturan pemerintah tentang minyak Aceh sebagai implementasi pesan UUPA. Itu harus didorong agar cepat turun,” ucapnya. Disamping itu, putra kelahiran Keude Blang, Idi, ini menjelaskan, faktor lain adalah masalah persepsi keamanan seperti yang telah disampaikan Wakil Gubernur Aceh, Muhammad Nazar, beberapa hari lalu.
“Faktor ini harus benar-benar dikomunikasikan agar investor tidak takut masuk ke Aceh,” kata Ibrahim. Dia menegaskan kalau Migas merupakan investasi besar yang harus dilindungi. Sebagaimana diketahui, PT Medco Energi telah mengambil keputusan untuk menunda pengembangan gas alam blok A di Aceh Timur menyusul ketidakpastian perpanjangan kontrak atas blok tersebut. PT Pacific Oil & Gas hingga kini juga belum melakukan eksploitasi atas sumur minyak tua peninggalan Belanda di Ranto Peureulak meski telah berjalan setahun. Bahkan perusahaan asal Amerika Serikat, Transworld Seruway Eksploirations, yang menggarap minyak di lepas pantai Bagok, sampai kini tidak jelas keberadaannya. Padahal beberapa waktu lalu telah melakukan siesmik 3 dimensi.(is)
“Jika ini sudah selesai maka akan jelas aturannya. Sehingga eksploitasi Migas Aceh oleh perusahaan yang saat ini telah masuk tidak mengambang,” katanya kepada Serambi, Sabtu (16/1). Menurut Ibrahim, pusat dan Aceh telah menggelar beberapa kali pertemuan untuk membahas hal tersebut. Bahkan pemerintah Aceh dikabarkan telah mengusulkan nama BPMA (Badan Pelaksana Minyak Aceh) ke pusat.
“Hal itu bukan berarti Aceh akan atur sendiri. Lingkupnya dalam UUPA hanya mengatur hulu, tidak mengatur secara jelas tentang hilir. Saat ini masih menunggu aturan pelaksanaan peraturan pemerintah tentang minyak Aceh sebagai implementasi pesan UUPA. Itu harus didorong agar cepat turun,” ucapnya. Disamping itu, putra kelahiran Keude Blang, Idi, ini menjelaskan, faktor lain adalah masalah persepsi keamanan seperti yang telah disampaikan Wakil Gubernur Aceh, Muhammad Nazar, beberapa hari lalu.
“Faktor ini harus benar-benar dikomunikasikan agar investor tidak takut masuk ke Aceh,” kata Ibrahim. Dia menegaskan kalau Migas merupakan investasi besar yang harus dilindungi. Sebagaimana diketahui, PT Medco Energi telah mengambil keputusan untuk menunda pengembangan gas alam blok A di Aceh Timur menyusul ketidakpastian perpanjangan kontrak atas blok tersebut. PT Pacific Oil & Gas hingga kini juga belum melakukan eksploitasi atas sumur minyak tua peninggalan Belanda di Ranto Peureulak meski telah berjalan setahun. Bahkan perusahaan asal Amerika Serikat, Transworld Seruway Eksploirations, yang menggarap minyak di lepas pantai Bagok, sampai kini tidak jelas keberadaannya. Padahal beberapa waktu lalu telah melakukan siesmik 3 dimensi.(is)
Tidak ada komentar:
Posting Komentar